Pilkada serentak Dan pemblokiran situs bermuatan negatif

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan gandeng 9 platform media sosial untuk menangkal konten negatif selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Penandatanganan kerja sama tersebut rencananya akan dilakukan pada 31 Januari 2018 nanti. Di antara platform tersebut adalah Twitter, Telegram, BBM, Google, Line, Bigo Live, Live Me, dan Metube. Sementara satu sisanya, masih belum ditentukan antara Facebook atau Instagram. Menteri Kominfo Rudiantara berharap kerja sama ini dapat membatasi penyebaran konten-konten negative, terutama hoax, terkait Pilkada di media sosial. "Kami sudah bicara dengan 9 platform yang kami anggap mewakili semua platform di Indonesia," ujar Rudi saat rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/1). 
Selain itu, Kominfo juga mengajak Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk mencegah dan menangkal konten negatif selama Pilkada. 
Tak hanya itu, Kominfo juga akan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan konten negatif terkait Pilkada ini. "Jadi Pilkada di 171 daerah nanti diharapkan membaik, seiring dengan manajemen yang lebih baik di media sosial," tutur Rudiantara.
 (Baca: Twitter Perpanjang Cuitan Menjadi 280 Karakter) Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari pun mengapresiasi langkah ini. "Kami sambut baik untuk konten positif namun kami harap ini untuk seterusnya, tidak hanya saat Pilkada" kata Abdul Kharis. Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana menggabungkan peraturan soal penanggulangan konten ilegal dengan aturan tentang Safe Harbour Policy. Efisiensi regulasi jadi pertimbangan. 
 Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan alias Semmy menyatakan, penggabungan aturan dilakukan karena Menkominfo Rudiantara meminta agar pihaknya tak terlalu banyak mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) untuk aturan sejenis. "Nah ini kita lagi nyusun aturan Safe Harbour Policy sama penanggulangan konten ilegal.
 Ini sedang digabungkan," ungkap dia, di Jakarta, Jumat (19/1). Safe Harbour Policy adalah kebijakan pemerintah yang memisahkan tanggung jawab penyedia situs jual beli daring berkonsep marketplace berbasis User Generated Content (UGC) dengan penjual yang memakai jasa mereka.
  Konsep marketplace sendiri berarti situs jual beli itu menyediakan lapak untuk digunakan penjual. Situs terkait bertugas menayangkannya untuk mendapatkan konsumen potensial. 
Misalnya pada situs Tokopedia dan Bukapalak, pertanggungjawaban soal barang yang boleh dan tidak boleh dijual sulit dibedakan. Namun, masyarakat awam pada umumnya akan menilai, penyedia marketplace adalah pihak yang patut dimintai pertanggungjawabannya. Aturan itu sebelumnya dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016.
 Situs marketplace dibebaskan dari tanggung jawab atas barang-barang yang tak boleh dijual para pedagang. Sementara itu, aturan penanggulangan konten ilegal yang tidak boleh ada di marketplace dianggap mirip dengan konten ilegal di situs internet lainnya. Keduanya sama-sama tak boleh mengandung konten pornografi, perjudian, kekerasan, dan konten atas barang dan jasa yang melanggar peraturan perundang-undangan. 
 "Kan mereka (marketplace) punya platform, pasti ada konten ilegalnya. Kalau kamu mematuhi peraturan, kamu terbebas dari internet liability, tapi kalau tidak kamu bisa ditindak lho," terang Semmy.
  Dia menambahkan bahwa penggabungan dua aturan ini dalam satu Permen Kominfo nyaris rampung. Saat ini, keduanya masih dalam proses sinkronisasi. "Ini sebenarnya dua-duanya udah selesai di-drafting, cuma daripada jadi dua Permen maka digabungkan. Nah, pada saat menggabungkan kan perlu sinkronisasi bahasa dan pasal-pasalnya ini sedang kita susun," imbuhnya. Usai penyusunan, Kominfo akan melakukan konsultasi publik kira-kira dalam satu bulan. Semmy mengatakan konsultasi publik akan dimulai pada akhir Januari, sehingga Permen ini kemungkinan baru akan rilis pada Februari. "Dalam waktu dekat kita akan lakukan konsultasi publik, Akhir januari. Keluarnya kira-kira kalau bisa satu bulan setelah konsultasi publik," tutup dia. (arh)


Artikel Terkait


Home